✔ Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (Sks) Madrasah Tsanawiyah
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan ialah perjuangan sadar dan terjadwal untuk mewujudkan suasana mencar ilmu dan proses pembelajaran biar akseptor didik secara aktif menyebarkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, sopan santun mulia, serta keterampilan yang diharapkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal tersebut secara tegas mengedepankan kepentingan
peserta didik sebagai penggalan penting dari komponen pendidikan. Dalam kajian
filosofisnya, akseptor didik dipandang sebagai insan seutuhnya yang unik serta
memiliki hak dan kewajiban. Dalam pendidikan, hak-hak akseptor didik haruslah
lebih dikedepankan daripada kepentingan lainnya. Peserta didik sebagai individu
yang unik mempunyai bakat, minat, kemampuan dan gaya mencar ilmu yang berbeda.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ihwal Standar
Nasional pendidikan Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa proses pembelajaran pada
satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, memotivasi akseptor didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan
ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan
bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis akseptor didik, dan ayat
(2)menegaskan bahwa beban mencar ilmu sanggup dinyatakan dalam bentuk satuan kredit
semester.
Dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 12 ayat (1) point f
dinyatakan bahwa akseptor didik sanggup menuntaskan agenda pendidikan sesuai
dengan kecepatan mencar ilmu masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan
batas waktu yang ditetapkan.
Dengan demikian, bakat, minat dan kecepatan mencar ilmu peserta
didik yang berbeda harus difasilitasi oleh satuan pendidikan. Dalam konteks
layanan pendidikan, madrasah sanggup menyelenggarakan layanan pendidikan dengan
sistem paket dan/ atau sistem kredit semester.
Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan bentuk
penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang dirancang untuk
memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan akseptor didik dapat
menyelesaikan keseluruhan beban mencar ilmu sesuai dengan bakat, minat, kemampuan,
dan kecepatan belajarnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 158 Tahun 2014 ihwal Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester pada
Pendidikan Dasar dan Menengah pada Pasal 4 disebutkan bahwa pembelajaran dengan
SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing
kelompok akseptor didik yang berbeda kecepatan belajarnya.
Untuk itu, harus ada diversifikasi layanan pembelajaran
dalam penyelenggaraan SKS. Layanan utuh pembelajaran mengacu kepada konsep
pembelajaran tuntas (mastery learning), yaitu taktik pembelajaran yang
menggunakan prinsip ketuntasan secara individual yang mempersyaratkan peserta
didik menguasai secara tuntas seluruh Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetesi
Dasar (KD) mata pelajaran. Pembelajaran yang demikian memberi kesempatan dan
kualitas pengajaran yang berbeda kepada akseptor didik.
Madrasah sebagai satuan pendidikan umum berciri khas Islam
di bawah binaan Kementerian Agama, mempunyai akseptor didik dengan beragam
potensi, talenta dan minat, mempunyai SDM yang kompeten, sarana dan prasarana yang
memadai, serta pemberian masyarakat yang tinggi. Oleh sebab itu sangat tepat
untuk menyelenggarakan SKS sebagai upaya inovatif dalam memberi layanan
pendidikan yang bermutu kepada akseptor didik.
Sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 terdapat lebih kurang 50
madrasah yang telah menyelenggarakan SKS baik jenjang MTs dan MA, dengan
berbagai macam variasi dalam implementasinya. Kementerian Agama sentra telah
mengadakan visitasi dan penilaian terhadap penyelenggaraan SKS di beberapa MTs
dan MA tersebut. Berdasarkan hasil visitasi dan evaluasi, selanjutnya
Kementerian Agama melalui Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam memandang perlu untuk segera melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan
Pentunjuk Teknis Penyelenggaraan SKS pada madrasah diadaptasi dengan peraturan
perundang-undangan yang baru, serta melaksanakan pendampingan secara
berkelanjutan. Dengan demikian
diharapkan implementasi penyelenggaraan SKS di madrasah berjalan dengan baik,
efektif dan efisien sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk lebih lengkapnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Aliyah unduh DISINI
Untuk lebih lengkapnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Madrasah Aliyah silahkan unduh di SINI
Belum ada Komentar untuk "✔ Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester (Sks) Madrasah Tsanawiyah"
Posting Komentar