✔ Instrumen Legalisasi Paud Dan Pnf
Akreditasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu pendidikan di Indonesia. Landasan aturan pelaksanaan pengakuan yakni (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 perihal Standar Nasional Pendidikan dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 perihal Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.Pelaksanaan pengakuan untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dilakukan oleh BAN PAUD dan PNF, yaitu organisasi independen yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Organisasi ini bertugas (1) merumuskan kebijakan operasional, (2) melaksanakan sosialisasi kebijakan, dan (3) melaksanakan pengakuan PAUD dan PNF.
Pada tanggal 18 Januari 2018 telah dikukuhkan anggota BAN periode
2018-2022 yang lebih dikenal dengan nama BAN PAUD dan PNF Generasi ke III.
Dalam pidato pengarahannya,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
mengamanahkan untuk mengawal pengakuan PAUD dan PNF tahun 2018 dengan kuota
30.275 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Untuk kepentingan jangka panjang perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap piranti pengakuan dengan memperhatikan
kondisi dan kebutuhan ketika ini.
BAN PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Badan
Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi
(BAN PAUD dan PNF Provinsi) yang bertanggungjawab terhadap BAN PAUD dan PNF.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 perihal tentang Badan Akreditasi
Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Nonformal pasal 29 menyebutkan bahwa pada ketika Peraturan
Menteri ini berlaku, keanggotaan tubuh pengakuan provinsi yang ditetapkan oleh
Gubernur dan belum habis masa berlakunya, akan diperbaharui menjadi BAN
Provinsi dan ditetapkan oleh Ketua BAN dengan masa berlaku sesuai dengan SK
Gubernur.
Strategi pengakuan yang akan dilakukan BAN PAUD dan PNF pada tahun
2018 yakni menempatkan Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) sebagai perangkat
utama layanan pengakuan PAUD dan PNF. Strategi ini dipilih dengan berbagai
pertimbangan, salah satunya yakni mengingat lonjakan kuota asesi tahun 2018
yang berlipat menjadi 3 (tiga) kali dari kuota tahun 2017.
Dengan memakai Sispena, pelaksanaan pengakuan menjadi lebih mudah,
lebih cepat, lebih berkualitas, dan lebih terhubung dengan unit pembina
pendidikan lainnya. Sispena juga disiapkan untuk menjawab kebutuhan akreditasi
satuan pendidikan PAUD dan PNF yang berpangkalan di luar wilayah geografis
negara Indonesia, serta untuk menjawab koneksitas dengan kementerian dan
lembaga lain di luar Kemendikbud yang juga mempunyai satuan pendidikan PAUD dan
PNF yaitu pada Kementerian Agama.
Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur pengakuan diperlukan
panduan yang mengatur tahapan pelaksanaan pengakuan secara sistematis untuk
dapat mencapai pemenuhan kuota pengakuan yang berkualitas.
Adapun instrument Akreditasi PAUD dan PNF sanggup anda download pada link
berikut ini
- Instrumen Akreditasi PAUD 2019 Disini
- Instrumen Akreditasi PKBM 2019 Disini
- Instrumen Akreditasi LKP 2019 Disini
- IPA PAUD 2019 Disini
- IPA PKBM Disini
- IPA LKP Disini
- Panduan EDS-PA Sispena V2.0 Disini
Belum ada Komentar untuk "✔ Instrumen Legalisasi Paud Dan Pnf"
Posting Komentar