✔ Menanggapi Ihwal Pemindahan Ibu Kota Indonesia

Dalam beberapa bulan ini, media gencar dalam membahas tentang mengenai perpindahan ibu kota Indonesia. Pada beberapa periode pemerintahan sebelum Presiden Joko Widodo, bekerjsama sudah pernah ada tentang mengenai perpindahan ibu kota Indonesia. Hal tersebut dibahas lebih serius pada masa kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ketika ini. Rencana perpindahan ibu kota tentu harus mempunyai banyak pertimbangan dan perencanaan yang matang. Meskipun demikian, pemindahan ibu kota pernah dilakukan oleh beberapa negara lain sehingga hal tersebut bukan mustahil dilakukan oleh Indonesia.

Beberapa alasan pemindahan ibu kota Indonesia yaitu semakin meningkatnya jumlah penduduk yang melaksanakan urbanisasi, sehingga menjadikan ledakan jumlah penduduk di ibu kota. Ledakan jumlah penduduk di ibu kota menjadikan munculnya beberapa problem ibarat banjir, kemacetan, tingginya angka kriminalitas, dan lain sebagainya. Alasan lainnya yaitu Presiden Joko Widodo juga menginginkan pemerataan pembangunan di Indonesia, bukan hanya di Jawa.

Menurut Wapres Jusuf Kalla, Bappenas mengajukan beberapa syarat mengenai kota yang akan dijadikan kandidat ibu kota Indonesia antara lain letaknya harus strategis berada di tengah Indonesia, wilayahnya harus mempunyai resiko kecil terhadap peristiwa alam, penduduknya harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi, tersedia lahan kosong minimal 60.000 hektare, dan lain sebagainya.

Berdasarkan beberapa syarat diatas, Menurut Ketua dewan perwakilan rakyat RI Bambang Soesatyo, terdapat 4 sampai 5 kota yang memenuhi syarat tersebut yakni berada di Pulau Kalimantan. Bambang juga menyampaikan bahwa ibu kota yang gres rencananya akan berkonsep green city yang ramah lingkungan. Sebenarnya, di Sulawesi juga memenuhi beberapa syarat di atas tetapi tidak ada lahan yang tersedia serta wilayahnya terdapat patahan-patahan yang sanggup menyebabkan peristiwa alam. Oleh alasannya yaitu itu, kandidat yang memungkinkan ketika ini masih Kalimantan. Untuk meminimalisir pengeluaran dan efisiensi, maka ibu kota gres dihentikan terlalu jauh dari ibu kota usang biar tidak menguras biaya yang banyak ketika akan menuju ibu kota baru.

Pemindahan ibu kota selain mempunyai pengaruh positif, tentunya juga mempunyai pengaruh negatif yang patut untuk dikhawatirkan. Salah satunya yaitu problem sosial yang harus dihadapi oleh penduduk. Pemindahan ibu kota dikhawatirkan akan menyebabkan konflik sosial antara penduduk setempat yang sudah usang tinggal dengan penduduk pendatang gres yang akan menetap di ibu kota baru. Indonesia merupakan negara dengan masyarakat beragam sehingga kemungkinan terjadinya konflik sosial sangat besar. Oleh alasannya yaitu itu, berdasarkan saya syarat yang diajukan oleh Bappenas bahwa kota yang akan dijadikan ibu kota, penduduknya harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi. Sehingga meminimalisir terjadinya konflik sosial antara masyarakat.

Menurut saya, planning pemindahan ibu kota sudah bukan tentang lagi alasannya yaitu awal puasa, Presiden Joko Widodo sudah merapatkan dalam rapat terbatas yang membahas mengenai pemindahan ibu kota negara. Namun, patut dipikirkan bahwa pemindahan ibu kota tentu tidak perlu terburu-buru dan perlu untuk dikaji secara mendetail. Jika dilakukan secara terburu-buru dan tanpa pertimbangan yang matang maka yang terjadi yaitu biaya yang dikeluarkan sudah banyak, namun hasil yang dibutuhkan kurang maksimal.

Hal terpenting dalam pemindahan ibu kota gres yaitu dari segi infrastruktur dahulu yang harus dibicarakan. Jika infrastruktur sudah cukup baik dan memenuhi, maka perekonomian akan mengikuti. Sehingga pemerataan penduduk dan perekonomian akan berjalan dengan baik dan terencana. (Anisha Tyas Wilujeng)

Bagikan Artikel ini