✔ Kualitas Dan Pemerataan Pendidikan Di Indonesia

Indonesia,
khususnya dibidang pendidikan, terjadi banyak penyimpangan terutama dari segi
kualitas atau mutu serta proses pelaksanaannya. Ditinjau dari segi kualitas
(mutu), pendidikan di Indonesia kurang bersangkut paut dengan program
pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam proses pelaksanaannya pun kurang
selaras dengan kebijakan pendidikan nasional.

Dalam
Sakernas 2009, menawarkan bahwa persentase angkatan kerja dengan lulusan
rendah (dibawah SD) sebesar 51,1 % yang sudah mengalami penurunan semenjak tahun
1994 yang sebelumnya (72,8 %). Selain itu, nilai persentase angkatan kerja
dengan lulusan menengah dan tinggi mencapai 10,9 % berturut turut yang mulai
meningkat.

Dari
data tersebut sanggup dilihat jikalau pendidikan sanggup menghasilkan kualitas SDM
yang tinggi maka jadwal pembangunan bangsa Indonesia akan sanggup berjalan
semakin gampang dengan lulusan terbaiknya yang bisa memprogram
teknologi-teknologi terbaru, bisa membuat program-program kerja gres dan
lebih peka terhadap penemuan gres seiring berubahnya zaman.

Saat
ini tantangan yang dihadapi pemerintah yaitu bagaimana cara menyeimbangkan
antara  kualitas pendidikan dan
pemerataannya terhadap rakyat-rakyat kawasan pelosok. Agar mempunyai pendidikan
yang bermutu maka dibutuhkan guru yang professional dalam memacu kualitas
pendidikan di Indonesia.

Dalam
memenuhi peningkatan mutu guru, setiap guru harus mempunyai sertifikat
kompetensi guru dengan mengikuti uji sertifikasi yang didalamnya terdapat
bagaimana cara mengelola proses pembelajaran yang berdampak konkret bagi
peserta didik, sosialisasi dengan berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta
didik. Guru lebih sanggup membimbing biar penerima didik memperolah nilai yang
diinginkan dengan cara ibarat itu.

Namun
saat ini, Pendidikan di Indonesia masih sangat beresiko jikalau dalam mengukur
kompetensi siswa mengandalkan nilai hasil Ujian Nasional (UN). Lemahnya
penyelenggaraan UN disini yaitu kurangnya mutu soal ujian yang disajikan. Dari
soal yang kurang bermutu ini, hasil UN tidak sanggup dianalisis sehingga
pemerintah tidak sanggup mengetahui standar pendidikan nasional.

Dalam
penyelenggaraan UN ini pun terjadi penyimpangan-penyimpangan yang bukan hanya
secara individual namun instansi pun melakukannya. Hal tersebut bertujuan agar
sekolah mereka menerima nilai baik untuk mempertahankan nama baiknya suatu
pendidikan itu. Permasalahan ini terus berulang sebab UN harus terus
dilanjutkan.

Indonesia
sebaiknya melihat penerapan pendidikan yang dilakukan oleh Negara laindengan
menerapkan sistem dan prosedur yang mengukur standar kompetensi, tes
kurikulum, tes pendekatan pelajaran, tes psikologi yang terdapat di
Negara-negara maju.    

Dalam
perwujudan pendidikan yang bermutu akan semakin rumit jikalau anggaran lebih besar
digunakan untuk belanja manajemen daripada pelaksanaan pendidikan yang
berkualitas. Kebijakan dan pelaksanaan pendidikan alternative yang penting
banyak yang tidak terdanai dan tidak terlihat, sehingga tidak terlaksananya
pendidikan yang merata berkeadilan.

Agar
pendidikan sanggup merata untuk semua “anak bangsa” maka pembagian anggaaran
untuk pendidikan juga harus merata, tidak selalu membebankan pada Negara.
Pembagian itu harus sesuai dengan kebutuhan tiap daerah, sehingga tahu mana
yang perlu didanai oleh pemerintah, mana yang didanai oleh provinsi, mana
yang dibebankan kepada kabupaten/kota. Dengan adanya pengelolaan tanggung jawab
seperti itu diharapkan kiprah pemerintah semakin berkurang dan beban pendanaan
akan berkurang sebab sebagian besar dana akan ditanggung daerah. By Auliyah Lifada

Bagikan Artikel ini